Infobandungku.com – Sejumlah orang yang tergabung dalam Rakyat Anti Penggusuran kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (4/9/2025) sekitar pukul 11.00 WIB. Menariknya, aksi kali ini gerbang Gedung DPRD Jabar dilempari sampah. Tindakan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan sebagai simbol protes terhadap sikap dewan yang di nilai semakin tidak berpihak kepada rakyat.
Mengapa Sampah Dilempar ke Gedung DPRD Jabar?
Koordinator aksi, Angga, gedung DPRD Jabar dilempari sampah merupakan bentuk perlawanan terhadap tindakan represif aparat keamanan yang sebelumnya terjadi. Menurutnya, aksi pada 4 September ini adalah kelanjutan dari rangkaian unjuk rasa sebelumnya, terutama setelah kejadian pada 29 Agustus lalu.
“Kita melakukan aksi responsif atas runtutan aksi selepas turun aksi di tanggal 29 Agustus. Beberapa hari setelahnya, terlalu banyak represifitas aparat, baik Polri maupun TNI,” jelas Angga kepada wartawan.
Lebih lanjut, Angga bahkan mengibaratkan Gedung DPRD Jawa Barat sebagai tempat sampah. Hal ini, menurutnya, karena para anggota dewan enggan menemui masyarakat untuk mendengarkan langsung keresahan publik.
“Tema hari ini adalah buang sampah pada tempatnya. Supaya mereka sadar bahwa tidak ada perbedaan antara para dewan yang bergeming, tidak mau menyadari diri, membiarkan koruptor bebas, hingga partai-partai yang tetap berdiam diri,” tambahnya.
Apa Saja Tuntutan Rakyat Anti Penggusuran?
Dalam aksi yang memanas tersebut, massa menyuarakan sepuluh tuntutan utama. Transisi dari simbolik ke substansi terlihat jelas ketika Angga menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya soal sampah, melainkan tentang ketidakadilan struktural yang dirasakan masyarakat.
Pertama, mereka menolak keras represifitas aparat keamanan. Menurut Angga, tindakan aparat yang kerap membabi buta, baik dari TNI maupun Polri, sudah tidak bisa di toleransi. “Kami menolak represifitas aparat yang terus di lakukan secara membabi buta. Militer tidak seharusnya berada di tengah sipil,” ujarnya tegas.
Kedua, mereka menuntut reformasi Polri sekaligus meminta pertanggungjawaban atas kematian 10 warga Indonesia dalam gelombang aksi Agustus-September. Selain itu, massa juga mendesak pembebasan pengunjuk rasa yang di tangkap oleh Polda Jabar.
Ketiga, tuntutan lainnya berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Mereka menyerukan agar koruptor di hukum mati, di miskinkan, dan seluruh asetnya di sita. Terakhir, mereka meminta agar kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan TNI di batalkan.
Bagaimana Dampak Aksi Ini terhadap Kota Bandung?
Di sisi lain, aksi tersebut juga berdampak langsung terhadap kondisi kebersihan Kota Bandung. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung mencatat adanya lonjakan volume sampah pascaunjuk rasa di sekitar Gedung DPRD Jabar dan Gedung Sate.
Kepala DLHK Kota Bandung, Darto, mengungkapkan bahwa peningkatan volume sampah mulai terasa sejak Sabtu (31/8/2025), sehari setelah aksi besar yang terjadi pada Jumat (30/8/2025). “Hari Sabtu kemarin ada penambahan sampah empat mobil pickup atau sekitar 8 kubik. Memang tidak terlalu signifikan, tetapi cukup terasa,” katanya di Balai Kota Bandung.
Seberapa Besar Volume Sampah yang Di angkut?
Lebih jauh, Darto menambahkan bahwa dalam sepekan terakhir pihaknya telah mengangkut lebih dari 40 kubik sampah sisa aksi. Jenis sampah yang terkumpul pun sangat beragam, mulai dari abu pembakaran, logam-logam kecil, hingga rongsokan bangunan.
“Besi-besi seperti marka jalan yang rusak kita angkut. Namun untuk rongsokan kendaraan tidak kita ambil,” ungkapnya.
Baca Juga : 17+8 Tuntutan Rakyat kepada DPR, Presiden, Polri, dan TNI
Dengan rangkaian aksi yang kian memanas, Gedung DPRD Jabar di lempari sampah kini menjadi simbol kekecewaan rakyat terhadap dewan. Selain mencerminkan perlawanan terhadap represifitas aparat, aksi ini juga menunjukkan bahwa suara publik masih terus berusaha menembus tembok gedung dewan yang di anggap enggan mendengar jeritan masyarakat.
