INFOBANDUNGKU.COM –Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, secara resmi menetapkan Darurat Militer di Korea selatan pada Selasa (3/12/2024) akibat kekacauan yang melanda negara tersebut. Pengumuman ini disampaikan melalui siaran televisi dan berbagai platform media, menyoroti situasi genting yang dipicu oleh pemberontakan kelompok oposisi.
Dalam pidato resminya, Presiden Yoon menyebut pemberontakan ini sebagai “kegiatan anti-negara” yang di lakukan oleh pihak oposisi pro-Korea Utara. Menurutnya, tindakan kelompok tersebut telah mengganggu kestabilan konstitusi nasional.
“Darurat militer ditujukan untuk memberantas pasukan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan kebebasan konstitusional,” tegas Yoon dalam pidatonya, seperti dilaporkan Yonhap.
Latar Belakang Keputusan Darurat Militer
Keputusan ini diambil setelah Partai Demokrat, yang merupakan oposisi utama, mengajukan rancangan undang-undang anggaran yang di perkecil ke komite anggaran parlemen. Tak hanya itu, mereka juga mengajukan mosi pemakzulan terhadap auditor negara dan jaksa penuntut umum, yang memicu ketegangan politik semakin memanas.
Situasi ini di perburuk oleh dugaan keterlibatan pasukan oposisi yang memiliki hubungan dengan Korea Utara, yang di anggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas negara.
Pro dan Kontra Terhadap Keputusan Yoon
Di sisi lain, langkah Presiden Yoon menuai kritik keras dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa. Ketua partai, Han Dong-hoon, menyebut langkah tersebut sebagai sebuah “kesalahan besar”.
“Kami, bersama rakyat Korea, akan menentang darurat militer ini,” ujar Han, menunjukkan ketegangan yang juga merambah ke tubuh pemerintahan.
Dampak Bagi Warga dan Situasi di Lapangan
Dengan di berlakukannya darurat militer, langkah-langkah berikut mulai di terapkan:
- Pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas publik.
- Pembatasan jam malam di sejumlah wilayah strategis.
- Penangkapan tokoh-tokoh oposisi yang terlibat dalam aksi pemberontakan.
Namun, beberapa kelompok masyarakat mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini akan memicu pelanggaran hak asasi manusia.
Baca Juga :Peci Hitam Prabowo, Simbol Indonesia di Forum Global
Situasi ke Depan
Pemerintah Korea Selatan berjanji akan mengevaluasi penerapan darurat militer secara berkala dan meminta masyarakat untuk tetap tenang. Meski begitu, tensi politik dan sosial di Korea Selatan di perkirakan akan tetap tinggi dalam waktu dekat.
