Infobandungku.com – Unggahan bertuliskan “17+8 Tuntutan Rakyat” kini menjadi pembahasan panas di media sosial. Seruan ini lahir dari kekecewaan rakyat terhadap kebijakan DPR, Presiden, Polri, hingga TNI yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Tidak hanya itu, munculnya seruan 17+8 Tuntutan Rakyat juga dipicu oleh insiden tragis yang menewaskan seorang pengemudi ojek online dalam aksi demonstrasi.
Namun, apa sebenarnya arti dari 17+8 Tuntutan Rakyat? Bagaimana latar belakang dan isi lengkapnya? Artikel ini akan membahas secara menyeluruh.
Latar Belakang Munculnya 17+8 Tuntutan Rakyat
Gelombang protes bermula dari kekecewaan rakyat terhadap kenaikan gaji serta tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Di saat pajak meningkat, efisiensi negara dipertanyakan, dan isu-isu ketidakadilan mengemuka, langkah DPR dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Keadaan semakin panas setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI periode 2019–2024, Ahmad Sahroni, melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut para pendemo sebagai “orang paling bodoh di dunia.” Pernyataan ini sontak memantik amarah publik.
Lebih tragis lagi, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan meregang nyawa setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025 malam. Peristiwa tersebut bukan hanya memicu gelombang demonstrasi baru, tetapi juga menumbuhkan simpati sekaligus kemarahan kolektif. Sejak saat itu, seruan 17+8 Tuntutan Rakyat semakin menggema di dunia maya.
Makna 17+8 Tuntutan Rakyat
Istilah “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat” memiliki simbol tersendiri. Angka 17+8 merujuk pada tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Dengan demikian, tuntutan ini bukan sekadar daftar aspirasi, melainkan juga simbol perlawanan rakyat demi demokrasi yang lebih sehat.
Selain itu, lahirnya tuntutan ini tidak terlepas dari diskusi publik yang dilakukan sejumlah pemengaruh seperti Jerome Polin, Cheryl Marcella, Salsa Erwina Hutagalung, Andovi Dalopez, Abigail Limuria, Fathia Izzati Malaka, dan Andhyta F. Utami. Mereka merangkum aspirasi dari ratusan organisasi masyarakat sipil, lembaga hukum, hingga serikat buruh. Bahkan, dokumen ini juga menghimpun suara dari 211 organisasi sipil yang digerakkan YLBHI, siaran pers PSHK, serta pernyataan sikap akademisi dari Universitas Indonesia.
Baca Juga : Asal Usul 17+8 Tuntutan Rakyat : Dari Aksi Demonstrasi
17 Tuntutan Jangka Pendek
Ditujukan langsung kepada Presiden, DPR, pimpinan parpol, Polri, TNI, dan kementerian ekonomi, berikut ringkasannya:
Tugas Presiden Prabowo Subianto
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta korban lain kekerasan aparat.
Tugas DPR
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
4. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara terbuka.
5. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah, termasuk lewat KPK.
Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Beri sanksi tegas atau pecat kader DPR yang melukai hati rakyat.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
8. Ajak kader berdialog dengan masyarakat sipil secara terbuka.
Tugas Polri
9. Bebaskan semua demonstran yang di tahan.
10. Hentikan kekerasan aparat dan patuhi SOP pengendalian massa.
11. Proses hukum transparan terhadap anggota Polri yang melanggar HAM.
Tugas TNI
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar fungsi Polri tidak diambil alih.
14. Nyatakan komitmen publik untuk tidak masuk ke ruang sipil.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak bagi pekerja di seluruh Indonesia, termasuk guru, buruh, nakes, dan ojol.
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh mengenai solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang
Sementara itu, tuntutan jangka panjang lebih menekankan pada reformasi struktural, antara lain:
-
Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran dengan audit independen, KPI kinerja, serta penghapusan fasilitas istimewa.
-
Reformasi partai politik dan kuatkan fungsi oposisi di DPR.
-
Susun rencana perpajakan adil, batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat.
-
Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor serta kuatkan KPK.
-
Reformasi kepolisian menjadi profesional dan humanis melalui revisi UU Polri.
-
TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, termasuk dari proyek sipil.
-
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
-
Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi UU Cipta Kerja.
Baca Juga : Asal Usul 17+8 Tuntutan Rakyat : Dari Aksi Demonstrasi
Dengan adanya 17+8 Tuntutan Rakyat, jelas bahwa masyarakat tidak hanya menyuarakan aspirasi sesaat, tetapi juga mendorong perubahan sistemik. Dari tuntutan jangka pendek hingga jangka panjang, semuanya berakar pada keinginan rakyat untuk mendapatkan transparansi, keadilan, dan reformasi nyata.
Kini, tinggal bagaimana pemerintah, DPR, parpol, Polri, dan TNI merespons. Apakah tuntutan ini akan di jawab dengan langkah konkret atau sekadar menjadi gema di media sosial, waktu yang akan menjawab.
